Jakarta, Gelombang penolakan terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI semakin kencang.
Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko, mengungkapkan alasan kuat di balik desakan sejumlah purnawirawan TNI untuk memproses pemakzulan Gibran.
Menurut Soenarko, wacana ini telah bergulir sejak akhir 2024, tak lama setelah Prabowo Subianto dan Gibran dilantik.
Desakan ini mencapai puncaknya ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan delapan sikap, yang salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran.
Pernyataan sikap ini disampaikan dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis (17/4/2025), dan ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno turut mendukung pernyataan sikap tersebut.
Alasan utama yang mendasari desakan ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu, yang dinilai melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Para purnawirawan sepakat bahwa pergantian wakil presiden melalui mekanisme MPR adalah langkah yang tepat.
Soenarko menjelaskan bahwa diskusi mengenai posisi Gibran sebenarnya telah berlangsung sejak akhir 2024, namun baru sekarang diungkapkan ke publik.
"Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang wakil presiden Gibran," ujarnya dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus Net, Jumat (2/5/2025).
Lebih lanjut, Soenarko mengungkapkan bahwa para purnawirawan TNI meragukan kualitas kepemimpinan Gibran untuk memimpin negara sebesar Indonesia.
"Setelah enam bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini," tegasnya.
Mereka merasa perlu untuk segera menyampaikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto, mengingat potensi risiko jika presiden berhalangan dan tugas pemerintahan harus diemban oleh Gibran.
"Kita ini manusia kapan saja bisa dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kapan saja kita bisa sakit. Nah, kita mengkhawatirkan kalau nanti Presiden Prabowo berhalangan, yang kemudian tugas-tugas pemerintahan ditangani oleh Gibran," kata Soenarko.
Soenarko menekankan bahwa penilaian ini didasarkan pada aspek intelektualitas, karakter, hukum, dan moral.
"Sudah nggak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, di sisi hukum, di sisi moral," tambahnya.
Para purnawirawan TNI, menurut Soenarko, memiliki niat baik dan tulus untuk memberikan masukan kepada presiden, meskipun mereka tidak memiliki akses untuk menyampaikan masukan secara tertutup.
"Karena itu dengan niat baik, dengan niat tulus, kita nggak punya apa-apa. memberi masukan kepada presiden, karena kita enggak bisa masuk untuk memberikan masukan secara tertutup," tandasnya.
Desakan ini menunjukkan adanya kekhawatiran serius dari kalangan purnawirawan TNI terhadap kualitas kepemimpinan Gibran dan dampaknya terhadap stabilitas negara di masa depan.(Net)
Sumber, SRIPOKU.COM
Posting Komentar