1) Menolak pelaksanaan tes CPNS secara umum sesuai dengan permenpan RB RI No 36 tahun 2018 tentang kreteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018
2) Meminta Bupati dan DPRD Kab.Langkat membuat penolakan Tes CPNS umum sebelum K2 diselesaikan menjadi PNS tanpa batas usia yg ditujukan kepada presiden dan Mendagri
3) Mendukung DPR RI (Balegnas ) untuk secepatnya merevisi undang-undang ASN sebagi payung hukum penuntasan K2 menjadi PNS
4) Mendorong agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu ,Inpres atau Kepres dalam menyelesaikan honorer K2 menjadi PNS,
Setelah berorasi beberapa menit perwakilan dipersilahkan masuk oleh aparat kepolisian yang saat itu melakukan PAM Pengamanan,adapun perwakilan yang masuk saat itu Ketua Muh.Syarifuddin,Ustadz Arifin,Rabitha,Siti Mur,Dedy Harahap,Azwar dan Zulfikri,mereka diterima oleh Abdul Karim Asisten Tata Pemerintahan Sekda Kab.Langkat,Saiful Abdi Kepala Dinas Pendidikan Kab.Langkat dan Kabid Kepegawaian Badan Kepegawaian Kab.Langkat pertemuan dilaksanakan di ruang Asisten saat itu perwakilan honorer K2 menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka dan yang telah mengapdikan diri bahkan ada yang telah 13 tahun lamanya " Kerja kami sama dengan yang telah PNS bahkan lebih Kami merasa seperti dizolimi " terang Rabitha salah seorang perwakilan dari Tenaga Honorer K2 Didinas Perikanan Dan kelautan Kab.Langkat seraya meneteskan air mata saat itu. Saat itu Asisten I Abdul Karim mengaku sangat prihatin "Menurut saya saudara - saudara teraniaya persolan ini mengenai Undang - Undang jadi harus di rubah Undang - Undangnya ,aspirasi bapak dan ibu kami tampung dan akan disampaikan kepada Bupati Langkat nantinya terang Abdul Karim Saat itu.
Sementara puluhan honorer yang masih berada didepan Kantor bupati terdengar bersama - sama membaca surat Yasin,sekitar pukul 11.30 wib masa membubarkan diri.(AR.Limbong)
Posting Komentar