 |
| 'Lukisan Babi' terpampang di depan gedung DPRD Sumut, saat aksi gabungan para buruh Asahan dan sejumlah buruh dan mahasiswa di Medan. Kamis (1/5). (Realitasonline.id/Mukhtarhabib) |
Medan, Kabarnya sempat ditahan di tol kisaran, sejumlah para buruh Asahan yang tergabung dengan mahasiswa asal Medan melakukan aksi pada hari buruh 1 Mei 2025, membawa lukisan babi di depan gedung DPRD Sumut.
"(Polisi) menahan kita di pintu tol Kisaran. Dan akhirnya kita diizinkan sama mereka sampai ke Medan ini," terang Didi Herdianto selaku perwakilan aksi ormas buruh (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Sumatera Utara) FPBI Asahan, ketika ditanyakan Harian Realitas & Realitasonline.id di depan gedung DPRD Sumut, di Medan, Kamis (1/5).
Didi menjelaskan hambatan mereka untuk aksi, sejak surat pemberitahuan pada 25 April 2025 lalu.
Didi menceritakan pihak kepolisian sempat mendatangi buruh pekerja ke tempat mereka bekerja di salah satu pabrik bidang pengolahan kelapa sawit CPO di Asahan, untuk mengingatkan.
Memang para buruh Asahan sempat juga diundang pihak Dinas Tenaga Kerja Asahan yang dihadiri juga wakil bupati Asahan (Rianto) dan Kapolres Asahan (Afdahl Junaidi) pada 28 April 2025 lalu.
Namun Didi mengeselkan saat itu mereka tak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi buruh yang ada di Asahan karena waktunya singkat.
"Artinya kita tidak diberi ruang mereka (waktunya) 25 menit untuk tamu-tamu yang ada," jelas Didi.
Katanya, pihak kepolisian berulang-ulang mencoba melarang para buruh Asahan jangan sampai ke Medan.
Didi mengutarakan kalau aksi ke Medan untuk menyampaikan aspirasi yang terjadi pada kaum buruh di Asahan.
"Sampai pertemuan itu sampai jam 11 malam [di]lakuukan sosialisasi juga mengingatkan kembali," kata Didi.
"Kenapa sampai segitu, ketika kawan-kawan buruh Asahan ini ingin merayakan May Day. (Memang) bukan sekedar merayakan untuk menyampaikan kasus yang terjadi," katanya lagi.
Kemudian Didi Sanjaya selaku peserta aksi di sana kepada awak media, sindir pihak pemerintah agar jadi pelindung kaum buruh bukan malah membikin satgas PHK.
"Harapannya pemerintah membentuk satgas khusus jadi buruhh terlindungi, jangan membuat satgas PHK harusnya buruh itu lindungi oleh pemerintah tadi," pungkasnya. (Mukhtar Habib).
Sumber, Realitasonline.id
Posting Komentar