 |
| Korwil PMPHI Sumut, Drs. Gandi Parapat. |
SWARAHUKUM.COM-Medan, Krisis BBM yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan distribusi energi tersebut.
Krisis BBM yang memicu antrean panjang kendaraan terlihat di berbagai daerah. Kondisi ini menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU dan menimbulkan kepanikan masyarakat yang khawatir pasokan bahan bakar akan terganggu.
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat, menilai situasi tersebut tidak terlepas dari dampak konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang memicu kekhawatiran terhadap jalur distribusi energi global.
Menurutnya, penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz berpotensi mengganggu pasokan minyak mentah dunia yang pada akhirnya memengaruhi distribusi bahan bakar minyak di dalam negeri.
“Antrean panjang kendaraan di SPBU merupakan bukti kepanikan masyarakat terhadap situasi global saat ini. Pemerintah harus segera mengantisipasi dampaknya sebelum kondisi semakin memburuk,” kata Gandi Parapat kepada eteksi.co, Sabtu (7/3/2026) sekitar pukul 08.15 WIB.
Selain BBM, PMPHI juga menyoroti risiko terhadap pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang menjadi kebutuhan dasar rumah tangga. Konsumsi LPG nasional saat ini diperkirakan mencapai sekitar 9 juta metrik ton per tahun, sementara produksi domestik baru sekitar 1,8 juta metrik ton.
Ketimpangan tersebut dinilai membuat Indonesia sangat bergantung pada impor LPG. Jika jalur distribusi global terganggu, maka pasokan energi rumah tangga berpotensi ikut terdampak.
“Pemerintah harus segera mengantisipasi risiko gangguan distribusi energi, khususnya LPG yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Gandi.
PMPHI juga menilai kurangnya antisipasi dari pihak terkait semakin memperbesar kepanikan masyarakat. Menurut Gandi, kemacetan panjang di sekitar SPBU seharusnya dapat diatasi melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan aparat terkait.
Ia menilai kondisi antrean panjang yang terjadi setiap hari tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“PMPHI melihat ada keteledoran dari pemerintah, khususnya pihak yang menangani masalah BBM. Instansi terkait seharusnya proaktif mengurai kemacetan di sekitar SPBU, bukan membiarkannya terjadi setiap hari,” kata Gandi di Medan, Sumatera Utara.
Gandi juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat berdampak pada stabilitas politik dan keamanan nasional. Apalagi, konflik internasional saat ini disebut telah memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Menurutnya, jika pemerintah dinilai lamban merespons keresahan masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bisa menurun.
“Jika situasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Bahkan bisa saja ibu-ibu rumah tangga turun ke jalan menyampaikan protes,” tegasnya.
PMPHI berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan energi tetap aman serta menjaga stabilitas sosial di tengah ketidakpastian global.(Ril)
Posting Komentar