Merger BUMN logistik menjadi fokus besar pemerintah pada 2026


SWARAHUKUM.COM-Jakarta, Merger BUMN logistik menjadi fokus besar pemerintah pada 2026. Danantara Indonesia menyiapkan langkah strategis dengan menunjuk PT Pos Indonesia sebagai induk atau anchor dalam penggabungan perusahaan logistik milik negara.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa rencana merger BUMN logistik saat ini masih dalam tahap perencanaan dan belum memasuki fase eksekusi. Namun arah kebijakan sudah mulai terlihat jelas.


Menurut Dony, penunjukan PT Pos Indonesia bukan tanpa alasan. Perusahaan pelat merah tersebut memiliki jaringan distribusi yang luas dengan sekitar 4.000 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Infrastruktur ini dinilai menjadi kekuatan utama untuk menopang integrasi logistik nasional.


“PT Pos akan menjadi anchor karena memiliki distribution outlet yang banyak, kurang lebih 4.000 outlet,” ujar Dony dalam acara Economic Outlook 2026 di Jakarta Pusat.


Merger BUMN logistik ini dirancang mencakup sekitar 21 perusahaan yang bergerak di sektor serupa. Jika terealisasi, jaringan PT Pos akan menjadi tulang punggung distribusi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing logistik nasional.


Selain sektor logistik, Danantara juga menyiapkan langkah besar di sektor konstruksi atau BUMN karya. Setelah menyelesaikan perbaikan kondisi keuangan sepanjang 2025, perusahaan-perusahaan karya akan memasuki tahap merger dan konsolidasi pada 2026.


Dony menjelaskan bahwa proses penggabungan BUMN karya ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat struktur keuangan dan meningkatkan kinerja proyek infrastruktur nasional.


Tidak hanya itu, pemerintah juga merancang perombakan di sektor asuransi BUMN. Dari total 15 perusahaan, jumlahnya akan dipangkas menjadi tiga entitas utama, yakni asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kredit.


Sementara di sektor pengelolaan aset, penyederhanaan dilakukan dengan membentuk satu entitas asset management BUMN. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengelolaan investasi negara secara terpusat.


Langkah konsolidasi lintas sektor ini menunjukkan upaya pemerintah memperkuat struktur BUMN agar lebih ramping, efisien, dan kompetitif di tengah persaingan global.(Red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama