 |
| Para narasumber berfoto bersama panitia dan peserta usai Dialog Pendidikan bertajuk “Pendidikan Untuk Siapa?” sekaligus launching podcast “Suara Graha Kirana” yang digelar Panitia Reuni Akbar Alumni Graha Kirana Medan di Ruang Harvard Focal Point Mall, Jalan Ringroad/Jalan Gagak Hitam, Medan, Rabu (13/5/2026). Dialog tersebut membahas berbagai persoalan pendidikan nasional mulai dari kualitas guru, kurikulum hingga ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. |
SWARAHUKUM.COM-Medan, Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kota Medan berubah menjadi forum kritik keras terhadap kondisi pendidikan nasional. Panitia Reuni Akbar Alumni Graha Kirana Medan menggelar dialog bertajuk “Pendidikan Untuk Siapa?” sekaligus melaunching podcast “Suara Graha Kirana” di Ruang Harvard Focal Point Mall, Jalan Ringroad/Jalan Gagak Hitam, Rabu (13/5/2026).
Dialog pendidikan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh pendidikan seperti M. Arif Nasution, Shohibul Anshor Siregar, Bahrumsyah dan Sutrisno Pangaribuan. Forum ini membedah persoalan pendidikan mulai dari kualitas guru, kurikulum, ketimpangan akses pendidikan hingga kebijakan pemerintah yang dinilai gagal memperbaiki mutu pendidikan nasional.
Kritik paling tajam dilontarkan Shohibul Anshor Siregar. Dosen FISIP UMSU itu menyebut program sertifikasi guru dan dosen saat ini hanya menjadi “ritual birokrasi” yang menghabiskan anggaran negara tanpa berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan.
“Sertifikasi guru dan dosen saat ini adalah cara feodal menipu diri sendiri. Negara menghabiskan anggaran besar untuk proses administratif, bukan peningkatan mutu pendidikan,” tegas Shohibul dalam dialog tersebut.
Menurutnya, sertifikasi kini berubah menjadi simbol status semata. Banyak tenaga pendidik dinilai lebih sibuk mengejar tunjangan profesi dibanding meningkatkan kualitas pengajaran di ruang kelas.
“Kita terlalu sibuk mengurus dokumen dan legalitas, tetapi lupa memastikan apakah pendidikan benar-benar melahirkan generasi cerdas dan berintegritas,” katanya.
Sementara itu, Bahrumsyah menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat mengejar gelar akademik. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumut itu menilai pendidikan harus menjadi sarana membentuk karakter dan masa depan bangsa.
“Pendidikan itu untuk generasi penerus bangsa. Jangan dikelola asal-asalan. Ilmu harus bisa diterapkan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan sekolah dalam membangun kualitas pendidikan anak. Menurutnya, pemerintah wajib memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi.
Kritik keras berikutnya datang dari Sutrisno Pangaribuan. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu menilai dunia pendidikan di Sumatera Utara semakin kehilangan arah dan masih mewarisi pola pendidikan yang disebutnya sebagai “pembodohan ala kolonial”.
“Jangan sampai pola pendidikan yang membodohi rakyat seperti zaman kolonial terus diwariskan,” tegas Sutrisno.
Ia menyoroti rendahnya mutu pembelajaran, ketimpangan pendidikan antarwilayah dan lemahnya kompetensi tenaga pendidik yang dinilai masih menjadi persoalan kronis di Sumatera Utara. Bahkan, Sutrisno secara terbuka menyebut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai salah satu penyebab rusaknya sistem pendidikan nasional saat ini.
Tak hanya pemerintah pusat, ia juga menyindir kepala daerah yang dinilai tidak serius membangun pendidikan rakyat.
“Istri kepala daerah otomatis menjadi Bunda PAUD. Tapi anak-anak mereka sendiri sekolah di mana? Ini pertanyaan besar tentang keseriusan membangun pendidikan rakyat,” sindirnya tajam.
Dalam forum yang sama, Prof Arif Nasution menilai pendidikan Indonesia masih terjebak masalah klasik yang tak kunjung selesai. Ia menyoroti kesenjangan fasilitas pendidikan, rendahnya kesejahteraan guru hingga kurikulum yang dianggap belum relevan dengan kebutuhan zaman.
“Kurikulum sering berubah, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan global,” katanya.
Menurut Prof Arif, kualitas pendidikan juga dipengaruhi arah kebijakan politik daerah. Namun ironisnya, isu pendidikan sering kali tidak menjadi prioritas karena pembangunan sumber daya manusia dianggap tidak memberikan keuntungan politik secara instan.
Sebelum dialog dimulai, Ketua Yayasan Kampus Graha Kirana, OK. Zulkarnain, secara resmi membuka acara sekaligus melaunching podcast “Suara Graha Kirana”. Ia berharap podcast tersebut menjadi ruang intelektual bagi generasi muda untuk menyampaikan kritik, gagasan dan solusi terhadap persoalan sosial maupun pendidikan. (Red)
Posting Komentar