![]() |
| Tim PMPHI Sumatera Utara berfoto bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, usai kegiatan di lingkungan DPR RI. |
SWARAHUKUM.COM-Medan, Titiek Soeharto menjadi sorotan setelah Koordinator Wilayah PMPHI Sumatera Utara, Gandi Parapat, mengajak masyarakat mendoakan agar Ketua Komisi IV DPR RI itu lebih aktif membantu Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima Senin (20/4/2026), Gandi menilai peran Titiek Soeharto sangat penting dalam memberikan kekuatan moral bagi Presiden. Ia menyebut dukungan tersebut dibutuhkan agar setiap kebijakan negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Titiek Soeharto dinilai memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai pimpinan di Komisi IV DPR RI, tetapi juga sebagai sosok yang dapat memberi dorongan moral dan pertimbangan objektif bagi Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Gandi juga menyoroti hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI terkait pencabutan izin 28 perusahaan. Ia menilai kebijakan itu berdampak luas, terutama bagi para pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada perusahaan tersebut.
Menurutnya, keputusan pencabutan izin memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya penjelasan hukum yang jelas kepada pihak-pihak yang terdampak, sehingga memicu ketidakpastian di lapangan.
Selain itu, Gandi mengkritisi alasan pencabutan izin yang dikaitkan dengan bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ia menilai penjelasan dari Kementerian Kehutanan belum transparan, terutama terkait asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir.
“Penjelasan soal kepemilikan kayu sangat penting agar tidak menimbulkan tuduhan sepihak terhadap perusahaan yang izinnya dicabut,” ujar Gandi.
Ia menegaskan bahwa Presiden membutuhkan dukungan moral yang kuat, koreksi yang objektif, serta dorongan yang bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam hal ini, ia meyakini Titiek Soeharto mampu menjalankan peran tersebut.
Gandi pun mengajak masyarakat untuk turut mendoakan agar peran tersebut dapat dijalankan secara maksimal. Ia menilai dukungan moral yang kuat akan berdampak pada stabilitas pemerintahan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurutnya, tanpa dukungan tersebut, kepemimpinan Presiden berpotensi menghadapi tekanan yang dapat memengaruhi arah kebijakan nasional.(Red)

Posting Komentar