SWARAHUKUM.COM-Jakarta, Perang AS–Israel vs Iran memicu ketegangan baru di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memberi dampak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Konflik geopolitik tersebut tidak hanya menjadi isu luar negeri, tetapi juga dapat memicu tekanan pada harga energi, nilai tukar rupiah, hingga stabilitas ekonomi nasional.
Perang AS–Israel vs Iran semakin memanas setelah jalur vital distribusi energi dunia, Selat Hormuz, resmi ditutup. Jalur ini selama ini menjadi rute utama ekspor dan impor minyak dari Timur Tengah ke berbagai negara di dunia.
Penutupan jalur tersebut diperkirakan akan meningkatkan ketegangan keamanan di kawasan sekaligus memicu lonjakan harga minyak dunia.
Harga minyak global bahkan sudah menembus kisaran US$80 per barel. Lonjakan ini diperkirakan masih berpotensi naik jika konflik terus meluas.
Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak, kondisi ini dapat berdampak langsung pada biaya energi domestik dan stabilitas ekonomi nasional.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai konflik tersebut membawa dua jenis dampak bagi Indonesia, yakni dampak langsung dan tidak langsung.
Menurutnya, dampak paling cepat terasa adalah lonjakan harga energi global.
“Yang paling cepat terasa adalah kanal harga energi. Jika eskalasi konflik mengganggu distribusi di Selat Hormuz, pasar minyak akan bereaksi dalam hitungan jam, bukan minggu,” ujar Ronny.
Selama ini, Selat Hormuz menjadi jalur distribusi energi global yang sangat vital. Gangguan kecil sekalipun di kawasan tersebut dapat memicu lonjakan harga minyak dunia secara instan.
Dalam kondisi seperti ini, Indonesia yang berstatus sebagai net importer minyak berada pada posisi yang cukup rentan.
Kenaikan harga minyak mentah dunia otomatis meningkatkan biaya impor energi. Dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi.
Beberapa efek yang diperkirakan muncul antara lain membengkaknya subsidi energi, melebarnya defisit transaksi berjalan, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
“Indonesia sebagai net importer minyak otomatis akan terpapar lewat kenaikan harga minyak mentah dunia, tekanan pada subsidi energi, dan potensi pelebaran defisit transaksi berjalan,” jelas Ronny.
Selain dampak langsung, konflik geopolitik ini juga berpotensi menimbulkan efek tidak langsung melalui pasar keuangan global.
Ketika ketidakpastian meningkat, investor internasional biasanya melakukan strategi flight to safety, yaitu memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar Amerika Serikat dan obligasi pemerintah AS.
Akibatnya, nilai dolar AS menguat dan arus modal cenderung keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Situasi tersebut dapat menekan nilai tukar rupiah, meningkatkan biaya utang luar negeri, serta memicu volatilitas di pasar saham domestik.
“Rupiah bisa tertekan, biaya utang meningkat, dan volatilitas pasar saham juga naik. Jadi dampaknya bukan hanya pada harga minyak, tapi juga stabilitas makroekonomi,” kata Ronny.
Ia menjelaskan, dampak pada pasar keuangan biasanya terjadi sangat cepat. Sementara itu, efek terhadap sektor riil seperti inflasi domestik biasanya mulai terasa dalam waktu satu hingga tiga bulan.
Hal itu tergantung pada langkah kebijakan yang diambil pemerintah, terutama terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebijakan subsidi energi.
Jika harga energi global bertahan tinggi lebih dari satu kuartal, dampaknya bisa meluas hingga ke sektor pangan, logistik, dan daya beli masyarakat.
Dalam jangka pendek, Ronny melihat setidaknya ada tiga risiko utama bagi Indonesia.
Pertama, tekanan inflasi impor dari kenaikan harga energi dan bahan baku. Kedua, pelemahan rupiah yang memperberat beban utang luar negeri korporasi. Ketiga, tekanan fiskal akibat membengkaknya subsidi energi.
Jika konflik hanya berlangsung singkat, dampaknya kemungkinan bersifat sementara. Namun jika konflik berubah menjadi perang kawasan yang melibatkan jalur distribusi energi global, harga minyak berpotensi bertahan tinggi dalam jangka panjang.
“Dalam ekonomi global yang saling terhubung, percikan konflik di Timur Tengah bisa menjadi tekanan nyata bagi ekonomi rumah tangga di Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai dampak perang sudah mulai terlihat dari lonjakan harga minyak dunia.
Harga minyak yang sebelumnya berada di kisaran US$67 hingga US$70 per barel kini melonjak ke sekitar US$80 per barel.
Ia bahkan memperkirakan harga minyak dapat menembus US$100 per barel jika konflik meluas dan mengganggu distribusi energi global.
Menurut Fahmy, dari sisi pasokan energi, Indonesia masih memiliki peluang mencari sumber alternatif dari berbagai negara.
Pasokan minyak dan gas dapat diperoleh melalui berbagai jalur perdagangan, termasuk dari pusat perdagangan energi di Singapura.
Namun tantangan utama bukan pada ketersediaan pasokan, melainkan pada harga yang harus mengikuti harga pasar global.
“Kalau dari sisi supply bisa dari berbagai sumber. Tapi harga tetap mengikuti harga minyak dunia, sehingga pasti berdampak pada ekonomi Indonesia,” kata Fahmy.
Kondisi ini menempatkan pemerintah pada dilema kebijakan, khususnya terkait harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar.
Jika harga BBM subsidi dinaikkan saat harga minyak berada di kisaran US$80 hingga US$90 per barel, risiko inflasi akan meningkat dan dapat menurunkan daya beli masyarakat.
Namun jika harga tidak dinaikkan, beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin besar.
Fahmy menyarankan agar pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi selama harga minyak dunia masih berada di bawah US$100 per barel.
Namun jika harga menembus batas tersebut dan bertahan lama, pemerintah kemungkinan harus melakukan penyesuaian harga.
Langkah tersebut harus disertai dengan program bantalan sosial bagi masyarakat rentan.
Bantuan sosial dinilai penting untuk mencegah lonjakan angka kemiskinan akibat inflasi yang dipicu kenaikan harga energi.
Menurut Fahmy, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak jika harga BBM subsidi dinaikkan tanpa perlindungan sosial.
Selain itu, konflik global ini kembali menyoroti pentingnya ketahanan energi nasional.
Fahmy menilai kebijakan diversifikasi energi seperti biodiesel B50 dan campuran bioetanol E10 merupakan langkah positif, namun kontribusinya masih relatif kecil.
Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi.
Karena itu, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dinilai harus dipercepat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Ia menekankan perlunya perubahan paradigma kebijakan energi nasional, dari fokus pada peningkatan produksi minyak fosil menuju penguatan energi terbarukan yang sumber dayanya melimpah di Indonesia.(Red)
Posting Komentar